Pemerintah Indonesia akan membentuk pokja penanggulangan pungli di tempat wisata guna mengatasi praktik pungutan liar yang masih kerap terjadi di sejumlah destinasi pariwisata di Tanah Air. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno, dalam upaya untuk meningkatkan kualitas layanan pariwisata di Indonesia.
Pungutan liar atau pungli merupakan salah satu masalah yang seringkali merugikan para wisatawan dan merusak citra pariwisata Indonesia. Praktik pungli tersebut bisa berupa pungutan yang tidak jelas tujuannya, pungutan yang melebihi ketentuan yang seharusnya, ataupun pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Dengan dibentuknya pokja penanggulangan pungli di tempat wisata, diharapkan akan lebih mudah untuk mengawasi dan menindak praktik pungutan liar tersebut. Pokja ini akan bekerja sama dengan pihak terkait, seperti Dinas Pariwisata, Polisi Pariwisata, dan stakeholder pariwisata lainnya untuk mengidentifikasi dan menindak pelaku pungli.
Menparekraf Sandiaga Uno juga menegaskan bahwa pemerintah akan memberikan sanksi tegas bagi pelaku pungli di tempat wisata. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha pariwisata tentang pentingnya menjaga kebersihan, keramahan, dan integritas dalam memberikan layanan kepada wisatawan.
Dengan adanya langkah-langkah tersebut, diharapkan pariwisata Indonesia dapat semakin berkembang dan memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi para wisatawan. Selain itu, hal ini juga akan berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat sekitar tempat wisata, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.
Sebagai negara yang kaya akan potensi pariwisata, Indonesia perlu terus berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan pariwisata dan memberantas praktik pungli yang merugikan. Dengan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha pariwisata, diharapkan pariwisata Indonesia dapat menjadi salah satu destinasi wisata terbaik di dunia.